Landasan Hukum atau Regulasi K3 dan Prinsip-Prinsip dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja - Ruang Baca - Wahana Tutorial Psikologi, Musik, Biola, dan Teknologi

Minggu, 03 Oktober 2021

Landasan Hukum atau Regulasi K3 dan Prinsip-Prinsip dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja

LANDASAN HUKUM/REGULASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  

landasan hukum
Regulasi/ Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan karyawan yang wajib untuk di terapkan oleh perusahaan.  

Berikut ini adalah peraturan yang mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja

Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja
dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Menurut UU ini kewajiban dan hak
tenaga kerja sebagai berikut.

  • Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
  • Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
  • Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.
  • Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.
  • Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan ketika syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.   

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan

Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban
memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru
maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan
yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya,
para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar
serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. 

Undang-undang No.23 tahun 1992, Pasal 23 tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.  

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

UU ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan
mulai upah kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam UU ini mengenai K3 ada pada Bagian Kesatu Perlindungan, Paragraf 5 Keselamatan
Kesehatan Kerja Pasal 86 yaitu

Pasal 86 Ayat (1):

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a.  keselamatan dan kesehatan kerja;
b.  moral kesusilaan; dan
c.  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pasal 86 Ayat (2):

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja
yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 86 Ayat (3):

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 Ayat (1):

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Pasal 87 Ayat (2):

Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

UU ini mengatur mengenai K3 di perusahaan, yang bertujuan untuk mengendalikan
risiko pekerjaan.  SMK3 merupakan sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan lainnya seperti sistem manajemen mutu dan lingkungan.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1967 mengenai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja.  

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.  03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 155 Tahun 1984 yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 125 Tahun1982 mengenai Pembentukan Susunan dan Tata Kerja DK3N, DK3W, dan P2K3, pelaksanaan dari Undang-undang Keselamatan Kerja.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.  

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1992 mengenai Tata caraPenunjukkan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli K3.

10. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.  

AMAN (Safe)

safe
Rasa Aman yang terkendali

Aman adalah suatu kondisi sumber bahaya telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang lebih memadai.  Tujuan Safety adalah mengamankan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan mulai dari input, proses maupun output. Kegiatan yang dimaksud bisa berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri seperti sektor publik dan lain-lain.  Di samping itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Identifikasi Bahaya dan Job Safety Analysis (JSA)

identifikasi bahaya
Identifikasi bahaya untuk Pencegahan

Pengidentifikasian potensi bahaya dari suatu kegiatan kerja merupakan inti seluruh kegiatan pencegahan kecelakaan. Akan tetapi, pengidentifikasian bahaya bukanlah ilmu pasti tetapi merupakan kegiatan subjektif di mana ukuran bahaya yang teridentifikasi akan berbeda diantara orang satu dengan orang lainnya, tergantung pada pengalaman masing-masing, sikap dalam menghadapi risiko/bahaya, familieritas terhadap proses bersangkutan dan sebagainya.   

Bahaya dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sumbernya yaitu:

1.  Fisik, contohnya adalah kebisingan, ergonomi, radiasi, dan pengangkatan manual.
2.  Mekanik, contohnya adalah seperti part yang bergerak, dan part yang berotasi.
3.  Elektrikal, contohnya adalah voltase dan area magnetik.
4.  Kimia, contohnya adalah substansi yang mudah terbakar, beracun, dan korosif.
5.  Biologis, contohnya adalah virus dan bakteri.   

Temuan sumber bahaya pada setiap inspeksi harus dicatat sehingga dapat dijadikan
acuan ketika memutuskan tindakan korektif yang diperlukan. Hal tersebut juga dilakukan
agar hasil inspeksi tersebut dapat dibandingkan dengan inspeksi sebelumnya. Proses
identifikasi diawali dengan penentuan teknik identifikasi yang dinilai akan memberikan
informasi yang dibutuhkan. 

Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk identifikasi antara lain:

1.  Survei keselamatan kerja

a.  Kadang dinamakan inspeksi keselamatan kerja.
b.  Inspeksi umum terhadap seluruh area kerja.
c.  Cenderung kurang rinci dibandingkan teknik-teknik lainnya.  
d.  Memberikan gambaran yang menyeluruh tentang keadaan pencegahan kecelakaan di seluruh area kerja tertentu. 

2.  Patroli keselamatan kerja

a.  Inspeksi terbatas pada rute yang ditentukan terlebih dahulu.
b.  Perlu merencanakan rute berikutnya untuk memastikan cakupan menyeluruh atas area kerja.
c.  Mempersingkat waktu setiap inspeksi. 
 

3.  Pengambilan sampel keselamatan kerja

a.  Melihat pada satu aspek kesehatan atau keselamatan kerja saja.
b.  Fokuskanlah perhatian untuk melakukan identifikasi lebih rinci.
c.  Perlu merencanakan serangkaian pengambilan sampel yang mencakup seluruh aspek kesehatan dan keselamatan kerja. 
 

4.  Audit keselamatan kerja

a.  Inspeksi tempat kerja dengan teliti.
b.  Lakukanlah pencarian untuk mengidentifikasi semua jenis bahaya.
c.  Jumlah setiap jenis bahaya yang teridentifikasi harus dicatat.
d.  Dapat dikembangkan menjadi sistem peringkat untuk mengukur derajat ‘kesehatan dan keselamatan kerja’ di perusahaan.
e.  Audit ulang perlu dilakukan untuk menilai perbaikan-perbaikan apa saja yang telah dilakukan. 

5.  Pemeriksaan lingkungan

a.  Dilakukan berdasarkan pengukuran konsentrasi zat-zat kimia di atmosfer.
b.  Dapat mengidentifikasi kemungkinan bahaya terhadap kesehatan di tempat kerja.
c.  Pemeriksaan dengan sampel kasar sangat tidak akurat dan sangat mahal.

6.  Laporan kecelakaan.  

a.  Dibuat laporan setelah kecelakaan terjadi.
b.  Kecelakaan kecil perlu untuk dicatat dan juga kerugian berupa hilangnya waktu kerja dan produksi.
c.  Laporan harus mengindikasikan tindakan pencegahan yang perlu dilakukan.  

7.  Laporan kecelakaan yang nyaris terjadi.

a.  Laporan insiden-insiden yang dalam keadaan sedikit berbeda akan menyebabkan
kecelakaan.
b.  Diperlukan budaya keselamatan kerja yang tepat untuk mencegah terjadinya nyaris kecelakaan dan kecelakaan.  

8.  Saran maupun kritik dari  dari para karyawan.

a.  Secara formal dapat diperoleh melalui komite keselamatan kerja atau secara informal melalui penyelia.
b.  Membutuhkan budaya ‘tidak saling menyalahkan’ untuk memberanikan pekerja melaporkan masalah.
c.  Sering kali pekerja lebih mengetahui dan dapat menyampaikan apa yang perlu dilakukan.
d.  Diperlukan umpan balik bagi pekerja dalam bentuk tindakan untuk mempertahankan kredibilitas manajemen.

Keselamatan dan kesehatan sebuah pekerjaan didapatkan dari analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis). Keselamatan dan kesehatan kerja saling berkaitan dengan produktivitas pekerjaan, insinyur dalam bagian produksi tidak boleh mengabaikan keselamatan dan spesialis keselamatan tidak boleh mengabaikan bagian produksi (Stranks,
2003).  

Job Safety Analysis (JSA) dapat membantu untuk mengeliminasi bahaya dari suatu
pekerjaan. Analisis yang dilakukan adalah dengan memilah setiap operasi, memeriksa
bahaya yang ada, dan memberikan solusi untuk untuk mengurangi bahaya. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap pabrik dan proses kerja, sistem kerja, termasuk perizinan untuk sistem kerja, pengaruh terhadap perilaku, kualifikasi dan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan dan tingkat instruksi, supervisi, dan pentingnya pengontrolan. 

JSA merupakan sebuah teknik yang mengidentifikasi semua pencegahan kecelakaan yang disesuaikan dengan bagian dari pekerjaan atau area aktivitas pekerjaan, dan faktor perilaku ketika memberikan pengaruh signifikan jika pengukuran dilakukan atau tidak. 

Pendekatan ini merupakan diagnostik dan deskriptif.  

Analisis ini merefleksikan kontribusi yang diberikan oleh semua personil pekerja mulai dari manajer, supervisor, representatif keselamatan, spesialis kesehatan dan keselamatan, insinyur, kontraktor dalam menciptakan budaya keselamatan. Dengan alasan ini kemungkinan untuk membuat pendekatan terintegrasi untuk mencegah kecelakaan melalui analisis yang memastikan bahwa semua fungsi ikut terlibat dalam usaha kooperatif. JSA dapat dilakukan berdasarkan pekerjaan atau aktivitas. 

Contoh pekerjaan yang dapat dilakukan JSA adalah pekerjaan yang dilakukan oleh operator mesin dan pengemudi forklift, sedangkan contoh aktivitas yang dapat dilakukan JSA adalah bekerja dalam ketinggian, melakukan manual handling, dan lain-lain.

pengemudi
Pengemudi Forklift

Di dalam setiap kondisi, JSA dibuat dalam dua tahap yaitu JSA awal dan JSA total.
Ketika membuat JSA awal maka informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis yang
efektif sebagai berikut.
1.  Judul pekerjaan.
2.  Departemen atau seksi.
3.  Operasi pekerjaan  seperti tahap demi tahap memecah pekerjaan menjadi pekerjaan
fisik dan mental.
4.  Mesin dan peralatan yang digunakan.
5.  Material yang digunakan seperti material mentah dan produk akhir.
6.  Perlindungan yang diperlukan seperti alat pelindung diri.
7.  Bahaya yang mungkin menyerang.
8.  Tingkat risiko yang terlibat.
9.  Work organization termasuk tanggung jawab supervisor dan operator, prosedur
keamanan yang sekarang diperlukan.
10.  Pekerjaan spesifik- analisis kegiatan akan memisahkan pekerjaan menjadi beberapa
tahap.

Penilaian Resiko

penilaian risiko
Identifikasi Resiko berkala

Identifikasi bahaya dibutuhkan untuk mengetahui operasi mana yang memiliki potensi bahaya di mana selanjutnya maka dilakukan penilaian risiko. Penilaian risiko adalah cara
yang digunakan perusahaan untuk dapat mengelola dengan baik risiko yang dihadapi oleh pekerjanya dan memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan mereka tidak terkena risiko pada saat bekerja.   

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam penilaian risiko yaitu:

  1. Bahaya (hazard) adalah sesuatu yang berpotensi yang menyebabkan kerugian/ kehilangan
  2. Probabilitas adalah kemungkinan bahwa bahaya dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian
  3. Risiko adalah perpaduan antara probabilitas dan tingkat keparahan kerusakan atau kerugian
  4. Berbahaya (danger) adalah keadaan yang berisiko
  5. Tingkat risiko (extent of risk) adalah ukuran jumlah orang yang mungkin terkena pengaruh dan tingkat keparahan kerusakan atau kerugian yaitu berupa konsekuensi.  


Sasaran penilaian risiko adalah mengidentifikasi bahaya sehingga tindakan dapat diambil untuk menghilangkan, mengurangi atau mengendalikannya sebelum terjadi kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan.  

Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan penilaian risiko yaitu:

1. Mempersiapkan program penilaian risiko 

yaitu dengan membuat daftar seluruh tugas, proses, dan area kerja yang menunjukkan bahaya.  Selanjutnya menyusun daftar tersebut secara berurutan mulai dari tingkat bahaya terbesar dan membuat rencana program penilaian risiko.  

2. Mengidentifikasi bahaya dengan cara sebagai berikut:

  • Inspeksi keselamatan kerja (melakukan survei keselamatan umum di tempat kerja)
  • Mengadakan patroli keselamatan kerja (mengidentifikasi bahaya di sepanjang rute patroli yang ditetapkan terlebih dahulu)
  • Mengambil sampel keselamatan kerja (melakukan pemeriksaan hanya untuk satu jenis bahaya, kemudian mengulanginya untuk bahaya lainnya)
  • Mengaudit keselamatan kerja (membuat perhitungan jumlah bahaya yang ditemukan lalu dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya)
  • Melaksanakan survei kondisi lingkungan
  • Membuat laporan kecelakaan
  • Melaporkan kondisi yang hampir menimbulkan kecelakaan atau near-miss
  • Meminta masukan dari karyawan

3. Menghilangkan atau mengurangi bahaya dengan tindakan sebagai berikut:

  • Menghilangkan operasi/material berbahaya (masalahnya kemudian selesai karena bahayanya sudah tidak ada)
  • Untuk bahaya yang tidak dapat dihilangkan maka dilakukan pengembangan metode kerja yang lebih aman dan menggunakan material alternatif yang lebih rendah bahayanya.  

4. Mengevaluasi risiko-risiko residual dengan pertimbangan penilaian risiko

yaitu tingkat/ukuran bahaya yang dihadapi, waktu, jumlah karyawan, probabilitas terjadinya
kecelakaan.  

5. Mengembangkan strategi-strategi pencegahan dengan cara:

  • Menghilangkan peralatan, substansi, material atau metode kerja yangberbahaya.
  • Menyubstitusi peralatan, material substansi atau metode kerja dengan yanglebih aman
  • Mencegah kontak dengan menggunakan sarana pelindung yang sesuai(pengamanan)
  • Mengendalikan kontak dengan cara membatasi akses atau waktu kontak dengan substansi.
  • Menyediakan APD sebagai usaha terakhir.  

6. Mengadakan pelatihan tentang operasi mengenai metode-metode kerja yang baru dan pelaksanaan upaya-upaya pencegahan yang benar.  

7. Mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan

8. Memonitor kinerja dengan cara memastikan pelaksanaan hal-hal berikut:

  • Upaya-upaya pencegahan/metode kerja yang sedang digunakan
  • Upaya-upaya pencegahan berjalan dengan efektif
  • Metode kerja yang baru tidak menciptakan bahaya baru

9. Menandai dan mengoreksi kemungkinan kelemahan upaya-upaya pencegahan
tersebut 

10. Melaksanakan kajian ulang secara berkala dan membuat revisi jika diperlukan

  • Memastikan bahwa metode-metode yang dijalankan masih efektif
  • Memperbaharui tindakan-tindakan pencegahan
  • Ketika metode atau material kerja berubah
  • Jika penilaian yang ada tidak efektif lagi

Pendekatan secara kuantitatif untuk penilaian risiko pada umumnya digunakan untuk peringkat risiko dengan mempertimbangkan faktor probabilitas tingkat keparahan dan frekuensi. Setiap faktor dapat dinilai dari skala 1 sampai dengan 10.  

Perhitungan peringkat risiko yaitu:  

Peringkat risiko=Probabilitas(P) x tingkat keparahan(S) x Frekuensi(F)

Di mana akan memberikan nilai peringkat risiko antara 1 sampai 1000. Urgensi atau prioritas tindakan sehubungan dengan peringkat risiko tertentu dapat dievaluasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. 2. 3 berikut ini. Untuk penilaian risiko tahap desain dimana peralatan k3 belum tersedia di perusahaan maka diperlukan pengetahuan dan pengalaman khusus mengenai operasional peralatan tertentu dan dilaksanakan oleh tim multidisiplin.  

Teknik-teknik Umum yang Dipakai Meliputi:

  • Teknik ‘BAGAIMANA-JIKA’ dimana melakukan penilaian berdasarkan kemungkinan
    pengaruh-pengaruh kesalahan yang dapat diduga (foreseeable). 
  • Analisis Kesalahan Berjenjang (Fault Tree Analysis- FTA) yang mengembangkan diagram logis untuk menelusuri kembali kemungkinan kesalahan.
  • Analisis bahaya atau hazard analysis (HAZAN) dimana menganalisis pengaruh
    kesalahan yang mungkin terjadi. 
  • Kajian bahaya dan kemampuan operasi (hazard and operability studies- HAZOPS) di
    mana melibatkan kelompok multidisiplin untuk mencermati pengaruh-pengaruh
    kesalahan. 
  • Analisis pengaruh dan mode kegagalan (failure mode and effect analysis- FMEA) yang mempelajari pengaruh-pengaruh kegagalan komponen. 


SUMBER

  1. Alli, Benjamin O.2008.Fundamental Principles of Occupational Health and Safety. Second   Edition.Geneva: International Labour Office
  2. Reese, Charles D.2017.Occupational Safety and Health: Fundamental Principles and Philosophies.Florida: CRC Press.
  3. Ridley, John.2008.Iktisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.Edisi Ketiga.Jakarta:Erlangga
Comments


EmoticonEmoticon